Campur Tangan Menteri Ekonomi di Belakang Jokowi

Campur Tangan Menteri Ekonomi di Belakang Jokowi

Kubu calon presiden petahana Joko Widodo atau Jokowi lebih percaya diri menghadapi debat capres kedua yang akan digelar Minggu (17/2). Tidak ada persiapan khusus. Bahkan tanpa simulasi debat. Ronde kedua debat capres yang mengangkat materi soal pangan, energi, lingkungan hidup dan infrastruktur ini, dianggap sudah di luar kepala bagi calon petahana.Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi- Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding menyebut, pemerintahan Jokowi sudah meninggalkan banyak keberhasilan dalam tema yang diangkat nanti. Kordinator tim debat kubu 01 itu mengatakan, persiapan debat kedua berbeda dengan pertama. Tak ada persiapan teknis. Jokowi hanya melakukan diskusi dengan para pembisiknya."Beliau (Jokowi) merefresh saja mana yang pernah dilakukan, dan kedua menguatkan apa yang ke depan tentu dengan tim beliau sendiri jadi sifatnya substansi dan konten," ujar Karding, Rabu (13/1).

Kubu petahana tidak banyak melibatkan pakar dan akademisi dari luar 'lingkaran'. Pasokan data yang dibutuhkan petahana sudah disediakan. Semua menteri terkait dengan tema debat, memberi pasokan materi. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dilibatkan di dalam tim. Soal infrastruktur, ada pasokan dari Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi."Capres petahana wajar saja meminta (bantuan menteri). Apa capaian di bidang lingkungan hidup? Dia minta ke ibu Siti (Menteri KLHK Siti Nurbaya). Apa capaian di bidang infrastruktur, minta ke Pak Basuki (Menteri PUPR Basuki Hadimuljono). Karena menteri jabatan politik bisa ikut terlibat di dalam mempersiapkan debat. Sebetulnya kan data itu tersedia tinggal bagaimana dan mau enggak kita mengungkapkannya. Saya kira itu saja, common sense saja lah," jelas Direktur Komunikasi Politik TKN Usman Kansong kepada merdeka.com, kemarin.

Data yang dikumpulkan dipastikan datang langsung dari sumbernya yakni Kementerian terkait. Data itu sesungguhnya terbuka, bisa diakses siapa saja. Menurutnya, bukan hal yang berlebihan jika menteri kabinet kerja ikut membantu persiapan petahana."Jadi tidak terlalu istimewa juga ketika Pak Jokowi minta data, masukan dari Kementerian terkait. Bukan terlibat secara langsung tapi Pak Jokowi bisa minta data kepada mereka. Kementerian Perdagangan bisa saja kan misal ada pertanyaan soal ekspor impor kita bisa jawab dengan adanya data-data kementerian perdagangan."

TKN melibatkan Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional Arif Budimanta, yang juga menjabat sebagai juru bicara timses. Serta Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno sebagai ahli di bidang ekonomi. Untuk bidang infrastruktur TKN mempercayakan politisi Golkar Misbakhun. Bidang energi, dipegang oleh politisi Hanura Inas Nasrullah yang juga anggota DPR Komisi VII.Tidak hanya itu, politisi PDIP yang berkantor di Kantor Staf Presiden (KSP) juga ikut membantu Jokowi."Ada dari tim di KSP yang juga mumpuni di bidang energi misalnya Darmawan Prasodjo itu kemarin ikut diskusi," ucapnya.

Di bidang lingkungan hidup, ada tiga nama. Pertama, politisi partai Golkar yang merupakan putra mantan Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim, Roosdinal Salim. Kedua, mantan Direktur Greenpeace Asia Tenggara dan mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Emmy Hafild, yang kini merupakan politisi NasDem. Terakhir ada nama aktivis lingkungan sekaligus politikus muda Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Agus Sari.Usman juga menyebut, ada akademisi universitas yang memberikan masukan kepada Jokowi. Namun siapa yang dimaksud, dia merahasiakannya. "Saya enggak bisa kasih tahu lah ya nanti kampusnya dibilang berpihak lagi. Padahal dia pun mau memberikan semuanya kepada siapapun," ucapnya.

Direktur Konten TKN Jokowi-Ma'ruf Fiki Satari mengungkap secuil strategi Jokowi menghadapi Prabowo Subianto dalam panggung debat nanti. Jokowi tidak hanya menyampaikan keberhasilan, tapi juga bagaimana kelanjutannya.Inilah yang membedakan dengan Prabowo. Jokowi harus menjabarkan proses kerjanya selama kurang lebih lima tahun, dikontraskan dengan kerja pemerintahan sebelumnya. Fiki mengakui perlu ekstra mengemasnya dalam waktu yang singkat."Ini isu utamanya waktu karena durasi. Saya yakin bisa dioptimalkan," ucapnya.

Fiki mengisyaratkan, strategi debat pertama bakal kembali dipakai. Yaitu membuka isu yang terkait dengan rekam jejak calon presiden lawan. Dia berdalih strategi 'menyerang' itu menjadi senjata karena rekam jejak menguji kepemimpinan calon presiden.