Peternak Ayam Ciamis Usul Dibuka Kawasan Perunggasan di Lahan Tidur

Peternak Ayam Ciamis Usul Dibuka Kawasan Perunggasan di Lahan Tidur

Pengusaha peternakan ayam di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, mengusulkan lahan tidur dibuka untuk kawasan perunggasan. Usulan ini disampaikan saat forum grup diskusi antara peternak dengan pemerintah daerah di Gedung PKK Kabupaten Ciamis, Selasa (5/3/2019). "Di luar negeri, saya lihat kandang-kandang yang dikelola petani di bawah hutan lindung," kata pengusaha ternak ayam, H Udin, disela diskusi. Dia mencontohkan, kawasan perunggasan bisa dibuat di daerah Kecamatan Panjalu, dan kawasan Jahim, Kecamatan Sukamantri. "Ada lahan tidur dari bentangan batas Ciamis (dengan Kabupaten Tasikmalaya) sampai Kawali," kata dia.

Dia mengatakan, pemerintah tidak memberi izin kawasan perunggasan yang berdekatan dengan permukiman penduduk. Hal ini karena polusi udara. "Faktor kesehatan juga," kata Udin. Oleh karenanya, menurut dia, kawasan perunggasan harus jauh dari permukiman penduduk. Salah satunya di bawah hutan lindung. "Untuk menghindari konflik dengan warga karena kandang di belakang rumah," kata dia. Jika kawasan dan perizinannya sudah ada, Udin mengatakan, para pengusaha akan mengajak peternak kecil bekerja sama dengan sistem maklun. Nantinya yang membina, memodali, memberi pakan unggas adalah pengusaha. 

Di sana akan membuat percontohan, (memodali) 30.000 (bibit ayam) untuk satu petani atau peternak. Yang memelihara mereka. Jadi, petani punya usaha," kata dia. Agar lahan tidak erosi, Udin mengatakan, pihaknya siap menanam pohon penahan erosi, di antaranya pohon Flamboyan dan Trembesi. Dua pohon ini kuat bertahan ratusan tahun, dan bisa menjaga stok air tanah. "Nanti lahan-lahan yang tandus bisa subur," ucap dia. Menanggapi usulan pengusaha, Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis, Otong Bustomi mengatakan, usulan tersebut sejalan dengan konsep di dinasnya.

"Kami coba bangun kawasan usaha peternakan atau Kunak," kata dia. Pihaknya, lanjut Otong, akan mencari lahan-lahan tidur milik pemerintah daerah yang tidak dimanfaatkan, lahan gersang tidak bermanfaat. "Kami kerja sama dengan pengusaha dan perbankan," ujar dia. Pengusaha akan jadi pemodal bagi peternak kecil. Sedangkan, pemerintah sebagai penyedia lahan bisa mendapat keuntungan dari sewa lahan tersebut. "Bisa jadi sumber pendapatan asli daerah," ujar Otong.

Read More

BUMN Ini Sebut Penyebab Pupuk Bersubsidi Rawan Diselewengkan

BUMN Ini Sebut Penyebab Pupuk Bersubsidi Rawan Diselewengkan

Komisaris PT Petrokimia Gresik Mahmud Nurwindu, khawatir distribusi pupuk bersubsidi rawan diselewengkan di lapangan. Pasalnya, selisih harga pupuk bersubsidi dan nonsubsidi saat ini sudah sangat tinggi. "Petani diharapkan mau memakai pupuk nonsubsidi, tapi selisih harga hampir tiga kali lipat," katanya, Selasa, 5 Maret 2019.
Selain selisih harga yang besar, kata Mahmud, jomplangnya antara volume kebutuhan pupuk bersubsidi dengan alokasi yang disediakan oleh pemerintah berpotensi menimbulkan penyimpangan di lapangan. "Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi tahun ini 15,5 juta ton, sedangkan pemerintah hanya sediakan 95 juta ton. Jadi ada selisih 6 juta ton," kata Mahmud, Selasa, 5 Maret 2019.

Penyimpangan pupuk bersubsidi yang dimaksud Mahmud di antaranya pengalihan pupuk dari satu wilayah ke wilayah lain. “Pelanggaran itu sudah masuk pidana. Maka itu saya memohon Polri dan TNI ikut mengawal, karena pupuk bersubsidi khusus untuk petani yang masuk RDKK,” kata Mahmud.
Selain rawan terjadi penyimpangan dalam hal penyaluran pupuk bersubsidi, tingginya disparitas harga antara pupuk bersubsidi dan non-subsidi juga berpotensi menimbulkan kasus pengoplosan pupuk. Mahmud mengatakan, harga eceran tertinggi (HET) pupuk Ponska bersubsidi Rp 2.300 per kilogram. Sedangkan harga eceran pupuk non-subsidi sekitar Rp 8.000 per kilogram.

Karena ada selisih antara RDKK dan alokasi pupuk bersubsidi serta tingginya selisih harga antara pupuk bersubsidi dan non-subsidi, kata Mahmud, ada pihak-pihak nakal yang mengoplos. "Pupuk subsidi warnanya pink atau merah. Kalau non-subsidi itu putih. Petani sudah tahu itu, tapi tetap harus hati-hati,” ucapnya.
Mahmud berujar, selisih antara RDKK dan alokasi pupuk subsidi dari pemerintah ini yang menyebabkan sebagian petani sering mengeluhkan kelangkaan pupuk. “Sebenarnya tidak langka, tapi memang terbatas. Selain itu bisa jadi karena petaninya tidak masuk RDKK,” ujar Mahmud.

Ke depan, Mahmud menyarankan petani yang belum masuk RDKK segera membentuk kelompok tani dan menyusun RDKK bersama PPL (petugas penyuluh lapangan) untuk diajukan ke Dinas Pertanian. Untuk pengadaan 9,5 juta ton pupuk bersubsidi pada 2019 itu pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 30 triliun.
Dari 9,5 juta ton pupuk bersubsidi tersebut, 5,2 juta ton di antaranya dari PT Petrokimia Gresik. Produk pupuk bersubsidi dari PT Petrokimia Gresik meliputi Ponska, ZA, SP 36, dan Petroganik.
Kepala Kepolisian Resor Boyolali, Ajun Komisaris Besar Kusumo Wahyu Bintoro, mengatakan hingga kini belum terpantau adanya dugaan penyimpangan pupuk bersubsidi di Boyolali. “Kalau masyarakat menemukan dugaan penyimpangan pupuk bersubsidi, silakan melapor,” kata Kusumo.

Read More

Teknologi Biogas Limbah Cair Sawit BPPT Kurangi Pencemaran

Teknologi Biogas Limbah Cair Sawit BPPT Kurangi Pencemaran

Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza mengatakan, dengan menerapkan teknologi biogas yang berasal dari limbah kelapa sawit cair atau POME akan dapat mengurangi pencemaran lingkungan."Ada tiga keuntungan yang didapat dari penerapan teknologi biogas dari POME ini, pertama pengurangan pencemaran lingkungan akibat limbah cair pabrik kelapa sawit, pengurangan emisi gas rumah kaca penyebab pemanasan global, dan pemanfaatan biogas sebagai sumber energi terbarukan," kata Hammam saat peresmian Pilot Project Pembangkit Listrik Tenaga Biogas di Terantam, Kabupaten Kampar, Riau, Senin, 4 Maret 2019.

BPPT Ubah Limbah Cair Kelapa Sawit Jadi Energi Listrik

BPPT membangun Pembangkit Listrik Tenaga Biogas berbahan baku limbah cair pabrik kelapa sawit (PLT Biogas POME) di area Pabrik Kelapa Sawit PTPN V di Riau. Menurut Hammam pembangunan Pilot Project PLT Biogas POME menjadi pembuktian dari pengembangan teknologi biogas yang dilakukan BPPT.

Pembangunan PLT Biogas POME tersebut, kata Hammam, merupakan salah satu bentuk pemanfaatan potensi limbah industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan yang tersebar di seluruh Propinsi di Indonesia. "Hal itu bisa menjadi solusi bagi daerah-daerah yang sampai saat ini masih belum mendapat akses listrik PLN," tutur Hammam.BPPT, menurut Hammam, telah mendukung pencapaian target bauran energi baru terbarukan sebesar 23 persen pada 2025 dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang tidak ramah lingkungan. Menurutnya, potensi POME tersedia berlimpah dan banyak yang belum diolah atau dimanfaatkan sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan.

Deputi Bidang Teknologi Informasi Energi dan Material Eniya Listiani Dewi menjelaskan bahwa, inovasi yang dilakukan BPPT dilengkapi dengan sistem resirkulasi cairan untuk pengadukan sehingga kinerja reaktor bisa lebih optimal. Selain itu, pembangunan PLT Biogas POME juga didukung perusahaan rancang bangun dalam negeri.  "Ini menjadi bukti BPPT mampu menghasilkan teknologi sesuai kebutuhan atau demand driven. Ke depan kita ingin lebih memaksimalkan konten lokal," tutur Eniya. "Saya berharap akan semakin banyak perusahaan rancang bangun sejenis milik anak bangsa yang berperan dalam perancangan dan pembangunan instalasi biogas di tanah air".

Read More

53 Persen Pasangan di Amerika Nonton Film Dewasa, Apa Manfaatnya?

Ringkasan ini tidak tersedia. Harap klik di sini untuk melihat postingan.

Read More

Dana Kampanye TKN Jokowi Kini Rp 130 M, Terbesar untuk Operasional

Dana Kampanye TKN Jokowi Kini Rp 130 M, Terbesar untuk Operasional

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin kembali membeberkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dari 23 September 2018 hingga 28 Februari 2019. Total penerimaan terakhir disebut mencapai Rp 87,095 miliar."Berdasarkan penerimaan di rekening BRI per 28 Februari 2019 mencapai Rp 87,095 miliar," ucap Wakil Bendahara TKN Juliari P Batubara di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2019).

Juliari menyebut dana terbesar disumbangkan 18 badan usaha nonpemerintah. Setelahnya, sumbangan dari PDI Perjuangan, Partai NasDem, dan Perindo, serta dari perseorangan."Sumbangan terbesar berasal dari 18 badan usaha nonpemerintahan Rp 48,249 miliar, diikuti tiga parpol, yakni Rp 27 miliar dan 190 perseorangan Rp 11,793 miliar, dan lain-lain (bunga bank) Rp 44,957 juta," lanjutnya.

Selain itu, bantuan lain yang diterima TKN adaah berupa barang senilai Rp 11,713 miliar dan jasa sebesar Rp 31,643 miliar. Rinciannya, sumbangan barang senilai Rp 4,932 miliar dari partai politik; Rp 24 juta dari perseorangan; dan Rp 6,756 miliar dari kelompok. Sedangkan untuk jasa senilai Rp 31,643 miliar, dengan rincian Rp 478,245 juta berasal dari parpol dan kelompok Rp 31,165 miliar.
Untuk pengeluaran. TKN mencatatkan sebesar Rp 11,624 miliar. Angka itu terdiri atas pengeluaran dana tunai untuk membiayai operasional dan modal Rp 72,890 miliar; barang Rp 11,713 miliar; dan jasa Rp 31,643 miliar.

Biaya operasional yang dimaksud, menurut Juliari, adalah kampanye tertutup, dialog dengan masyarakat, dana untuk pelatihan, serta akomodasi tim kampanye. Juliari menyebut pengeluaran terbanyak itu lantaran memang untuk pengerahan massa dan peralatan yang diperlukan."Yang tidak kalah besarnya itu sebenarnya jugalah operasional tim. Karena kita meng-cover Indonesia ada tim yang ke sana ke sini ya kan. Jadi itu pembesar tiket pesawat (yang) mahal ya, ini juga nih untuk kampanye, tiket pesawat sekarang juga mahal, jadi otomatis akan menaikkan biaya," kata dia.

Dari angka-angka itu, Juliari menyebutkan, total penerimaan sumbangan kampanye adalah Rp 130,452 miliar dan total pengeluaran mencapai Rp 116,24 miliar. Sedangkan total saldo yang tersimpan dalam RKDK TKN hingga tanggal 28 Februari 2019 tersisa Rp 14,204 miliar.

Read More