Google Nexus mati, ini smartphone baru pengganti nya !

BERITA KOCIK - Dari awal minggu ini sudah tersiar kabar bila Google akan mempensiunkan brand 'Nexus' yang sudah menjadi trademark smartphone stock Android sejak tahun 2009 itu. Sebagai gantinya, Google sudah menyiapkan nama keren baru untuk lini smartphonenya.

Pixel. Ya, itu adalah nama baru yang diklaim dipilih oleh Google untuk menggantikan Nexus. Dan dua smartphone Nexus baru, Marlin dan Sailfish, disebut diganti namanya menjadi 'Pixel' dan 'Pixel XL'. Sebelumnya, Pixel dipakai Google untuk nama lini tabletnya, Pixel C.

Berdasarkan bocoran yang ada, Google kemungkinan besar akan meluncurkan Pixel dan Pixel XL di awal bulan Oktober nanti. Vendor yang dipercaya Google untuk lini smartphone barunya ini adalah HTC. Menarik pastinya, sebab HTC juga menjadi produsen Nexus pertama tujuh tahun lalu.

bocoran dari orang dalam HTC, harga dari Marlin (Pixel XL) dan Sailfish (Pixel) sedikit lebih mahal dari Nexus generasi tahun 2015. Ya, HTC Marlin dengan memori 32GB dibanderol dengan harga USD 599 (Rp 8 juta), sementara Sailfish dengan kapasitas memori internal yang sama dihargai USD 499 (Rp 6,6 juta).

Marlin dirumorkan mengusung layar 5,5 inci beresolusi Quad HD (1440x2560 piksel), prosesor Snapdragon 820, RAM 4GB, kamera utama 12MP, dan kamera depan 8MP. Deretan spesifikasi tadi membuat Marlin menjadi smartphone utama Google di tahun ini.

Di sisi lain, Sailfish adalah versi murah dari Marlin. Hal ini terlihat dari spesifikasi yang lebih rendah, contohnya layar Full HD 5 inci berjenis LCD. Untungnya, sektor dapur pacu tidak mengalami perubahan karena masih menggunakan prosesor Snapdragon 820.

Read More

Warga tantang ahok makan bareng di Rajawati, ditraktir lagi

BERITA KOCIK - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menduga ada oknum yang membiayai kehidupan warga Rawajati, Kalibata, Jakarta Selatan. Pasalnya, hingga kini warga masih bertahan tidur di trotoar samping Apartemen Kalibata City, meski rumahnya sudah rata dengan tanah.

Herman (52), salah seorang warga Rawajati menolak kalau disebut ada yang mendanai hingga warga bertahan.

"Saya lihat di media, dia (Ahok) bilang paling bertahan seminggu dan yang biayain kapok. Saya enggak ngarepin dari sumbangan, saya masih mampu untuk makan sendiri," ujarnya ketika ditemui merdeka.com di lokasi, Jumat (2/9) malam.

Dalam hal ini, dirinya bahkan menantang Ahok sapaan Basuki untuk makan bersama warga dan dibayarkan.

"Kalau perlu Ahok ke sini, saya yang bayarin biar rasain penderitaan rakyat," tegasnya di tengah-tengah puing.

Dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta diketahui sudah menyediakan rusun di Marunda. Namun, warga menolak. Hal tersebut dikarenakan rusun yang akan di tempati masih belum layak dihuni.

"Ahok mau kagak tidur di sana, kalau mau saya mau," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menanggapi santai penolakan warga Rawajati, Jakarta Selatan, yang rumahnya kemarin ditertibkan Satpol PP, untuk pindah ke rumah susun Marunda. Ahok mengaku tak masalah atas penolakan itu.

"Nanti juga pelan-pelan juga (pindah sendiri), kayak kasus Waduk Pluit juga gitu dulu, Pasar Ikan juga gitu, sekarang Pasar Ikan masih ada enggak (warga yang tinggal di tenda)?" kata Ahok di kantornya Balai kota DKI Jakarta, Jumat (2/9).

Ahok menduga sebagian warga Rawajati tidak mau direlokasi ke rusun lantaran ada oknum yang mau membiayai hidup mereka untuk sementara.

"Nanti yang biayai juga kapok tuh yang suka kasih (bantuan) mie, tenda," ucap Ahok.

Read More

Penjelasan Presiden Jokowi Yang Sudah Ditunggu oleh Wartawan tentang Kepala BIN Sutiyoso !

BERITA KOCIK - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui telah menunjuk Komjen Pol (Purn), Gories Mere sebagai staf khusus Presiden di bidang Intelijen. Pengangkatan Gories Mere tersebut dikatakan sebagai bukti kalau Jokowi tak percaya lagi dengan Kepala BIN, Sutiyoso.

“Saya tidak tahu alasan Presiden mengangkat staf khusus bidang intelijen, jangan-jangan presiden tidak percaya kepada Kepala BIN atau ada hambatan komunikasi. Hal itu seharusnya tidak boleh ada,” jelas Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari.

Abdul juga turut mempertanyakan kebijakan Jokowi dengan mengangkat staff khusus di bidang intelijen tersebut karena seharusnya BIN harus sesuai dengan konstitusi. BIN sudah diberikan amanah untuk bisa memberi informasi secara langsung kepada Presiden.

“Kami tidak diberi tahu terkait dengan adanya staf khusus presiden bidang intelijen. Oleh karena itu, kami kaget karena dengar dari pemberitaan,” jelasnya.

Ia juga mengatakan kalau Komisi I DPR bakal menanyakan secara langsung kepada Kepala BIN, Sutiyoso apakah terdapat sebuah hambatan di dalam kinerja dari lembaga tersebut sampai dibentuk Staf Khusus di bidang Intelijen untuk mengatasi masalah intelijen.

Menurutnya, Kepala BIN seharusnya bisa bertanggung jawab langsung terhadap Presiden dalam memberikan informasi. Oleh karena itulah tak perlu lagi adanya perantara. Dunia Intelijen Indonesia memang diketahui punya masalah yaitu soal koordinasi. Namun, di dalam UU Intelijen sudah disebutkan kalau semua kerja dari intelijen dikoordinasikan kepada BIN.

“Seberapa jauh BIN koordinasikan maka perlu kita lihat lagi atau seberapa jauh BIN koordinasikan namun yang lain jalan sendiri,” tutupnya.

Senada dengan Adul, seorang pengamat Anggaran dan Politik, Uchok Sky Khadafi menganggap kalau keberadaan dari staf khusus bidang intelijen itu memperlihatkan dengan jelas kalau Jokowi sudah tak percaya dengan Sutiyoso.

 “Keberadaan staf khusus bidang intelejen ini, hanya memperlihatkan bahwa Presiden kurang percaya kepada sosok Sutiyoso,” jelas Uchok dikutip beritakocik.

Ia melanjutkan kalau sebenarnya pengangkatan Sutiyoso menjadi Kepala BIN dapat sebagai sosok yang salah dalam menduduki sebuah jabatan Kepala BIN.

“Padahal, kalau Presiden pintar, tidak perlu mempublikasi staf khusus intelejen atau mengangkat secara formal penasehat Intelijen. Cukup diangkat secara diam-diam saja, dan tidak perlu publikasi,” tukas Uchok.

Seharusnya, kinerja dari staf khusus intelijen ini harus seperti ‘hantu’ saja yaitu bekerja tak kelihatan namun hasilnya cukup memuaskan Presiden.

“Yang kerjanya tidak bisa diukur karena akan saling tumpang tindih dengan lembaga negara yang sudah ada,” tutupnya.

Read More