Kasus Penistaan Agama Hantui Karir Politik Ahok |
Karir politik Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok setelah bebas dari penjara menemui jalan terjal. Meski sudah menjalani hukuman penjara, Ahok nyatanya masih terus dihantui oleh kasus penistaan agama. Ahok kembali meniti karir politik setelah bebas dari Mako Brimob dengan bergabung PDI Perjuangan (PDIP). PDIP merupakan partai ke-4 Ahok selama berkiprah di dunia politik. Ahok menjadi kader partai berlambang banteng moncong putih itu pada 26 Januari 2019. Namun pengumuman resmi baru disampaikan saat Ahok berkunjung ke kantor DPD PDIP Bali, Denpasar, Jumat (8/2/2019).
Selepas menjadi kader PDIP, kini nama Ahok dihubung-hubungkan dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf. Namun Ketua Dewan Pengarah TKN, Jusuf Kalla (JK) menyebut Ahok tak perlu bergabung dengan TKN. "Kalau saya ditanya sebagai Ketua Dewan Pengarah, jangan (Ahok masuk TKN)," kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, JK menganggap, jika Ahok masuk ke TKN, akan mengingatkan masyarakat terkait kasus penistaan agama. Menurut dia, masyarakat yang meyakini Ahok bersalah akan mengira Jokowi mendukung Ahok."Bahwa bisa berakibat lagi orang mengingat bahwa 'oh ini Pak Jokowi dukung orang yang penista agama', kan bahaya itu, bisa mengurangi suara. Apa saya bilang nanti, jadi lebihlah tenang-tenang, toh pemilu lagi 2 bulan, juga efeknya tidak akan banyak," ujarnya.
Selain itu, JK menanggapi bergabungnya Ahok ke PDIP. Bagi JK, Ahok bisa jadi menambah elektabilitas tapi bisa juga menggerus suara Jokowi. "Tentu ada yang menambah, ada yang tergerus, bagi Ahoker mungkin menambah, tapi bagi yang konsisten dengan apa yang terjadi pada Ahok tentu tidak mau memilih. Ya lebih baik, Ahok seperti inilah (santai dulu), tenang-tenanglah Pak Ahok, jalan-jalan dulu, atau apa. Karena dia, Ahok kan sudah empat kali juga pindah partai," paparnya. Pendapat hampir serupa disampaikan oleh Direktur Utama Konsepindo Research and Consulting, Veri Muhlis Arifuzzaman. Menurut dia, Ahok tak perlu dilibatkan secara langsung dalam kegiatan kampanye Jokowi-Ma'ruf.
Veri berpendapat, masuknya Ahok ke gelanggang Pilpres 2019 akan mengingatkan ingatan masyarakat terhadap kasus penistaan agama. Karena itu, pelibatan Ahok dalam kampanye Jokowi, menurut Veri, tidak begitu penting. "Hanya saja, kalau Ahok terlibat dalam kampanye Jokowi, saya menduga akan memunculkan memori kolektif, terutama soal kasus penistaan agama itu. Jadi bisa saja pemilih muslim akan terenyak, karena Ahok ikut berkampanye untuk Jokowi. Menurut saya, tidak urgen juga Ahok kampanye, sebaiknya tidak ikut cawe-cawe. Biarkan Jokowi konsentrasi untuk pilpres, kalau pun membantu ya diam-diam saja, underground, sapa grup internal, dan pendukungnya saja," ujar Veri kepada wartawan, Jumat (8/2/2019).
Selepas menjadi kader PDIP, kini nama Ahok dihubung-hubungkan dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf. Namun Ketua Dewan Pengarah TKN, Jusuf Kalla (JK) menyebut Ahok tak perlu bergabung dengan TKN. "Kalau saya ditanya sebagai Ketua Dewan Pengarah, jangan (Ahok masuk TKN)," kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, JK menganggap, jika Ahok masuk ke TKN, akan mengingatkan masyarakat terkait kasus penistaan agama. Menurut dia, masyarakat yang meyakini Ahok bersalah akan mengira Jokowi mendukung Ahok."Bahwa bisa berakibat lagi orang mengingat bahwa 'oh ini Pak Jokowi dukung orang yang penista agama', kan bahaya itu, bisa mengurangi suara. Apa saya bilang nanti, jadi lebihlah tenang-tenang, toh pemilu lagi 2 bulan, juga efeknya tidak akan banyak," ujarnya.
Selain itu, JK menanggapi bergabungnya Ahok ke PDIP. Bagi JK, Ahok bisa jadi menambah elektabilitas tapi bisa juga menggerus suara Jokowi. "Tentu ada yang menambah, ada yang tergerus, bagi Ahoker mungkin menambah, tapi bagi yang konsisten dengan apa yang terjadi pada Ahok tentu tidak mau memilih. Ya lebih baik, Ahok seperti inilah (santai dulu), tenang-tenanglah Pak Ahok, jalan-jalan dulu, atau apa. Karena dia, Ahok kan sudah empat kali juga pindah partai," paparnya. Pendapat hampir serupa disampaikan oleh Direktur Utama Konsepindo Research and Consulting, Veri Muhlis Arifuzzaman. Menurut dia, Ahok tak perlu dilibatkan secara langsung dalam kegiatan kampanye Jokowi-Ma'ruf.
Veri berpendapat, masuknya Ahok ke gelanggang Pilpres 2019 akan mengingatkan ingatan masyarakat terhadap kasus penistaan agama. Karena itu, pelibatan Ahok dalam kampanye Jokowi, menurut Veri, tidak begitu penting. "Hanya saja, kalau Ahok terlibat dalam kampanye Jokowi, saya menduga akan memunculkan memori kolektif, terutama soal kasus penistaan agama itu. Jadi bisa saja pemilih muslim akan terenyak, karena Ahok ikut berkampanye untuk Jokowi. Menurut saya, tidak urgen juga Ahok kampanye, sebaiknya tidak ikut cawe-cawe. Biarkan Jokowi konsentrasi untuk pilpres, kalau pun membantu ya diam-diam saja, underground, sapa grup internal, dan pendukungnya saja," ujar Veri kepada wartawan, Jumat (8/2/2019).
0 komentar:
Posting Komentar